Danny Pomanto Sidak Kantor Bapenda Kota Makassar

Walikota Makassar Danny Pomanto melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar. Danny minta instansi andalan Kota Makassar itu fokus mengoptimalkan pendapatan.

BERANDANEWS.NET, MAKASSAR — Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto) melakukan sidak ke Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Senin (4/10/2021).

Kedatangannya di Bapenda bersama Ketua Tim PKK Kota Makassar Indira Jusuf Ismail untuk melihat bagaimana infrastruktur perkantoran yang menjadi salah satu kebanggaan Pemerintah Kota Makassar.

“Bapenda ini perlu revitalisasi. Tempatnya pendapatan Kota Makassar jadi harus gedungnya dan fasilitasnya memadai. Sehingga pegawainya nyaman dalam bekerja dan dapat profesional dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Plt Bapenda Makassar Firman Pagarra mendampingi Danny berkeliling dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Danny juga berbincang dengan salah satu tenaga honorer.

Ia pun meminta agar pendataan pegawai harus selektif dengan melihat tupoksi pekerjaan dan bidang ilmunya.

“Selain kantornya yang perlu perbaikan agar lapang dan nyaman, tolong perhatikan juga pegawainya. Di sini 151 tenaga kontrak dan ada beberapa yang bekerja sungguh-sungguh itu perlu mendapat apresiasi,” ujarnya.

Wali Kota dua periode ini, juga rencananya akan meninjau dinas lainnya. Dannya mengatakan akan datang kembali ke Bapenda untuk melihat penataan kantor juga pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Realisasi Pendapatan

Pada triwulan kedua 2021, realisasi penerimaan pajak Bapenda Kota Makassar mencapai Rp195 miliar. Angka itu hampir mencapai 15% dari target.

Sebagai perbandingan, laporan terkahir triwulan pertama per 15 Maret, yakni Rp120 miliar.

Meski demikian, realisasi itu masih cukup jauh dari target tahun 2021 yaitu Rp1,3 triliun. Penyebab penurunan karena banyak sektor usaha yang menjadi sumber pendapatan terdampak pandemi.

Salah satu sektor yang sangat minim setoran pajak adalah pariwisata. Realisasi pajak hotel pada triwulan kedua baru mencapai Rp16 miliar, sedangkan target mencapai Rp70 miliar.

Demikian pula holiday tax atau pajak hiburan, baru mencapai Rp2,3 miliar. Padahal target subsektor ini sebesar Rp67 miliar.

Meski minim, realisasi terhitung menunjukkan tren positif dari tahun lalu yang sama sekali tidak ada setoran. (hm/ar)