Dewan Dorong Pemkot Makassar Implementasikan RPJMD Sektor Pendidikan
Kita harap apa yang tergambarkan di dalam RPJMD pemerintah kota khususnya soal pendidikan bisa terimplementasikan secara merata di lapangan,” ucap Al Hidayat Syamsu.
MAKASSAR, BERANDANEWS.NET — Anggota DPRD Kota Makassar, Al Hidayat Syamsu kembali menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No. 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Maxone, Minggu (12/12).
Pada kesempatan ini, Al Hidayat Syamsu mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kota Makassar. Pasalnya, indeks pendidikan terus mengalami penurunan di tengah pandemi covid-19.
“Kita harap apa yang tergambarkan di dalam RPJMD bisa terimplementasikan secara merata di lapangan,” ucap Al Hidayat Syamsu.
Baca Juga: Banyak Ibu Belum Paham Manfaat dan Kewajiban Pemberian ASI
Dia menjelaskan, kewenangan Kota Makassar ada di tingkat TK hingga SMP. Sehingga, memang pembentukan karakter bisa terbangun. Baik, formal, informal dan non-formal.
“Pendidikan ini penting. Karena tanggungjawab kita mulai dari TK sampai SMP maka pembentukan karakter yang menjadi utama,” katanya.
Dia mencontohkan dengan konsep belajar Bording School atau sekolah asrama. Di mana, guru dan orang tua melihat dan memahami karakter peserta didik.
“Saya kagum dengan bording school. Kita ingin, siswa mendapat pendidikan baik, mulai lingkungan sekolah sampai di rumah mereka,” tukasnya.
Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar ini menambahkan, tujuan pendidikan yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban dan mencerdaskan bangsa. Itu, sesuai Undang-Undang (UU) nomor 20.
Baca Juga: Banyak Belum Paham Perda Pengelolaan Parkir, Irwan Djafar: Harus Ada Edukasi Masif
“Jadi, sangat jelas dalam UU nomor 20 tentang pendidikan nasional. Di Singapura, pemerintahnya mengembangkan potensi semua potensi sejak dini. Dan, itu perlu kita laksanakan juga di Indonesia,” ucapnya.
Misalnya saja, kata Hidayat, anak yang sejak kecil mendapat edukasi tentang tahfidz Quran. Harapannya, potensi ini bisa berlanjut hingga jenjang perguruan tinggi melanjutkan di timur tengah.
“Semua potensi bisa kita arahkan hingga bangku kuliah. Lulusan Singapura begitu, semua pendidikannya linear,” paparnya.
Terpisah, Narasumber Kegiatan, Juhanis mengatakan, penyelenggaran sekolah merupakan turunan dari sistem pendidikan nasional. Regulasi ini mengindikasikan bahwa seluruh anak wajib sekolah.
“Semua harus sekolah, itu yang saya tangkap dalam perda ini. Artinya, tidak ada lagi anak yang terlantar sekolah,” ungkap Juhanis.
Baca Juga: Nasir Nurul Minta Pemerintah Perketat Aturan Minol
Ia menambahkan, Perda ini juga menjadi motivasi sekaligus dorongan untuk semua stakeholder dan elemen masyarakat guna memastikan bahwa tidak ada lagi anak putus sekolah dan tak mengeyam pendidikan hingga menengah atas.
Kemudian, bagaimana menunjukkan sikap demokratis, peserta didik dalam kemajemukan agama, budaya, dan bangsa. Meningkatkan kompetensi dengan belajar secara mandiri dan berkesinambungan.
“Perda ini menekankan penguatan karakter. Tidak hanya sebatas kewajiban pemerintah daerah dan orang tua menyekolahkan anak tetapi membangun karakter peserta didik, jadi perlu juga pendidikan mandiri dalam keluarga,” pungkasnya. (*)
