Konsultasi Publik BPPMKHP 2025: Perkuat Standar Pelayanan Publik Berbasis Kolaborasi Pentahelix
MAROS, BERANDANEWS.NET, Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Makassar menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Tahun 2025 di Kantor Bupati Maros, sebagai bagian dari kewajiban instansi pelayanan publik untuk terus memperbarui dan meningkatkan kualitas layanan, Kamis (4/12/2025).
Kegiatan ini mempertemukan unsur pentaheliks, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, pelaku utama perikanan, media, asosiasi, hingga komunitas. Melalui forum ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan masukan terkait relevansi dan efektivitas standar pelayanan yang selama ini diterapkan.
Kepala Balai Besar KIPM Makassar, Mohammad Zamrud, dalam sambutannya menekankan bahwa konsultasi publik merupakan instrumen penting dalam memastikan pelayanan publik tetap adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Konsultasi publik ini adalah kegiatan wajib bagi setiap instansi pelayanan publik. Fungsinya untuk mereview apakah standar pelayanan yang selama ini kita laksanakan masih relevan, perlu diperbarui, atau harus disesuaikan dengan dinamika yang terjadi. Karena itu, kami membutuhkan umpan balik dari seluruh unsur pentaheliks,” ujar Zamrud.
Ia menegaskan bahwa masukan dari para pemangku kepentingan menjadi dasar penting bagi instansi dalam menyusun kebijakan pelayanan ke depan. “Kami ingin memastikan bahwa pelayanan publik yang kami jalankan benar-benar berpihak kepada masyarakat, mudah diakses, cepat, tepat, dan tidak menabrak regulasi. Tentu saja, peran serta Bapak Ibu semua sangat menentukan bagaimana layanan kami dapat terus membaik,” tambahnya.
Forum Konsultasi Publik BPPMKHP Makassar tahun ini juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh setiap tanggal 9 Desember. Sebagai bentuk kampanye publik, panitia turut menyediakan photobooth bertema antikorupsi agar peserta dapat berpartisipasi dalam menggaungkan semangat integritas.
“Ini kami rangkaikan dengan peringatan Hakordia sebagai bentuk komitmen kita bersama dalam mencegah korupsi. Integritas adalah pondasi utama pelayanan publik. Maka dari itu, kami mengajak semua peserta untuk ikut mengampanyekan semangat antikorupsi,” kata Zamrud.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pelayanan publik sebagai bagian dari agenda astacita menuju Indonesia Emas 2045. “Presiden menyampaikan bahwa pelayanan publik harus berpihak pada masyarakat, berkeadilan, berkualitas, dengan fokus pada perbaikan tata kelola, efisiensi pemerintahan, peningkatan SDM aparatur, serta pemanfaatan teknologi. Kita semua harus mendukung hal itu,” terangnya.
Zamrud menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik menjadi momentum untuk menyelaraskan arah kebijakan pelayanan publik dengan visi nasional. Melalui komitmen bersama, ia berharap BPPMKHP Makassar dapat terus memberikan layanan terbaik yang mendukung kelancaran proses bisnis pelaku usaha maupun kepentingan masyarakat luas.
“Semoga melalui konsultasi publik ini kita memperoleh pemahaman yang sama dan dasar yang kuat untuk memperbaiki standar pelayanan ke depan. Partisipasi dan kontribusi Bapak Ibu adalah kunci bagi kami dalam meningkatkan mutu pelayanan publik,” tutupnya sebelum secara resmi membuka kegiatan.
Forum kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi terbuka, penyerapan aspirasi, serta penyampaian rekomendasi dari peserta untuk penyempurnaan standar pelayanan tahun 2025.
